JAKARTA – Mantan perwakilan BEM Seluruh Indonesia, Muzammil Ihsan, menilai berbagai program pembenahan pemerintah merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, langkah pemerintah perlu dilihat dari kebijakan yang telah dijalankan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sejumlah pembenahan, mulai dari validasi penerima manfaat berdasarkan NIK, peningkatan standar sanitasi dapur, pengawasan melalui CCTV, hingga penertiban tata kelola SPPG. Pemerintah juga mempercepat perluasan layanan ke wilayah 3T.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dikembangkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi desa melalui pengembangan koperasi dan rantai pasok kebutuhan masyarakat. Program tersebut diharapkan membuka ruang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.
“Gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan publik secara berkelanjutan. Kita tidak hanya perlu mengidentifikasi persoalan, tetapi juga melihat dan memastikan solusi yang sudah dijalankan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Muzammil.
Ia juga menyoroti penanganan gempa di NTT yang dilakukan melalui alokasi bantuan Rp200 miliar, distribusi logistik, pemulihan akses transportasi, dan penyusunan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi. Langkah tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menangani kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan terhadap pemerintah dan partisipasi dalam pembangunan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama melalui keterbukaan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan,” katanya.
