Jakarta – Kedaulatan energi perlu menjadi dasar penataan regulasi, pengelolaan industri migas, dan pelayanan energi kepada masyarakat. Negara diharapkan mampu menentukan kebijakan energi secara mandiri sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya energi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi antara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Perkumpulan Independen Pemantau Bahan Bakar Minyak dan Gas (PIPBB-MIGAS). Pembahasan mencakup tata kelola Pertamina, pembaruan regulasi migas, peningkatan eksplorasi, ketergantungan impor, serta pengawasan distribusi BBM dan LPG. Kamis (12/11/2026)
Presiden FSPPB Arie Gumilar menerangkan kedaulatan energi dibedakan dari ketahanan dan kemandirian energi. Ketahanan menitikberatkan pada ketersediaan pasokan, sedangkan kemandirian berkaitan dengan kemampuan industri memenuhi kebutuhan domestik. Adapun kedaulatan mencakup kewenangan negara dalam menentukan arah kebijakan dan mengendalikan pengelolaan energi untuk kepentingan masyarakat.
Perjuangan organisasi pekerja juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan energi nasional. Ruang perjuangannya mencakup hak normatif, kesejahteraan, perlindungan pekerja, serta keberlanjutan pengelolaan energi yang berpihak pada kepentingan publik” ungkap Arie
Salah satu gagasan yang mengemuka ialah reintegrasi Pertamina dari hulu hingga hilir. Pengelolaan yang lebih terintegrasi diharapkan memperkuat koordinasi usaha, meningkatkan efisiensi, dan menyelaraskan tujuan komersial dengan tanggung jawab pelayanan publik.
FSPPB mendorong pemerintah dan DPR mempercepat penyelesaian RUU Migas dan Menetapkan Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang mengemban fungsi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pembahasan yang dinilai berlarut-larut dikhawatirkan memperpanjang ketidakpastian kelembagaan dan menghambat penguatan pengelolaan energi nasional” pungkasnya
Ketua Umum Perkumpulan Independen Pemantau Bahan Bakar Minyak dan Gas (PIPBB-MIGAS), Ishak Robinson, mendorong pemerintah memperkuat kedaulatan energi nasional melalui pembenahan regulasi dalam hal ini Revisi UU Migas, penguatan Pertamina, serta pengawasan distribusi BBM dan gas.
Menurut Ishak, kedaulatan energi harus diwujudkan melalui kemampuan Indonesia menentukan kebijakan energinya sendiri tanpa terlalu dipengaruhi kepentingan asing. Pengelolaan sumber daya energi perlu mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ia menilai Pertamina perlu diperkuat sebagai perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menjamin pasokan dan menjalankan peran strategisnya bagi kepentingan nasional.
